You are here
Apabila Menikah pun Susah Uncategorized 

Apabila Menikah pun Susah

Garut News, ( Rabu, 06/11 ).

Ilustrasi. (ist).
Ilustrasi. (ist).
Langkanya persediaan buku nikah pada sejumlah provinsi belakangan ini sungguh mengherankan.

Pernikahan setiap saat pasti terjadi.

Bahwa terdapat bulan tertentu ketika angka pernikahan melonjak tinggi, itu pun bukan hanya kali ini.

Apabila kemudian buku nikah tiba-tiba hilang dan sulit dicari, penyebabnya pastilah bukan soal lonjakan angka pernikahan.

Ada manajemen pengadaan buku nikah, buruk dan kudu diperbaiki.

Kementerian Agama tak bisa menganggap langkanya buku nikah ini hanya perkara kecil.

Kelangkaan itu, terjadi setidaknya sejak Agustus lalu.

Pada bulan ini, sejumlah provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat, mulai mengalami krisis buku nikah.

Lambatnya upaya Kementerian Agama bertindak menyebabkan kelangkaan meluas ke provinsi lain.

Hingga November ini, banyak daerah belum mendapat kiriman buku nikah dari Jakarta.

Akibatnya, pasangan menikah kudu diberi buku nikah sementara dengan masa berlaku tiga bulan.

Kelangkaan ini makin merepotkan masyarakat lantaran dampaknya ternyata tak hanya pada urusan pernikahan.

Buku nikah, syarat penting mengurus dokumen lain, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat waris, hibah, jual-beli properti, pengajuan kredit, dan seterusnya.

Bisa dibayangkan betapa repotnya.

Aspek pelayanan publik semestinya sederhana ini ternyata menimbulkan masalah tak kecil.

Kementerian Agama menyebut kelangkaan buku nikah terjadi akibat lonjakan permintaan menikah.

Tahun lalu, jumlah pernikahan dicatat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama 2,3 juta pasangan.

Tahun ini, hanya sampai Oktober, jumlah pernikahan menembus dua juta pasangan.

Akibatnya, sejumlah daerah mengalami kelangkaan buku nikah.

Disebut pula pada Oktober, permintaan menikah melonjak sebab banyak orang mencari “bulan baik” menikah saat Idul Adha.

Sebab lain lambatnya pencairan anggaran pengadaan.

Anggaran baru turun Juli.

Setelah itu, masih terdapat proses lelang dan pencetakan.

Semua perlu waktu, termasuk proses distribusi ke seluruh kecamatan se-Indonesia.

Plus ada alasan lain seperti dikatakan Menteri Agama Suryadharma Ali, pihaknya kudu berhati-hati melakukan semua proses itu agar tak terjerumus penyalahgunaan anggaran.

Semua penyebab itu sebetulnya bisa mudah diantisipasi jika saja Kementerian lebih siap.

Lonjakan jumlah pernikahan pasti bisa diramalkan jauh hari.

Ketakutan terjadi penyalahgunaan anggaran juga tak perlu dijadikan alasan.

Apabila semua proses lelang dan tender pencetakan berjalan sesuai dengan prosedur, apa perlu ditakutkan?

Justru munculnya alasan itu membuat kita bertanya, jangan-jangan selama ini pengadaan buku nikah tak berjalan sesuai ketentuan.

Mencegah kelangkaan terulang, Kementerian Agama semestinya membenahi manajemen pengadaan hingga distribusi buku nikah.

Meski pencairan anggaran terlambat, jika Kementerian memiliki basis data memadai, antisipasi bisa dilakukan.

Misalnya memprioritaskan pengadaan daerah biasanya memiliki angka pernikahan tinggi.

Karena itu, diperlukan sistem informasi kuat.

Dengan teknologi Internet, seluruh Kantor Urusan Agama bisa membuat sistem data memudahkan pemantauan stok, dan kebutuhan buku nikah.

Teknologi ini tak mahal dan rumit, apalagi hampir semua kecamatan kini terjangkau Internet.

***** Opini/ Tempo.co

Related posts

Leave a Comment