Angka Kematian Ibu

Garut News ( Senin, 10/03 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).

Ironi mencuat dari pembangunan republik ini.

Ketika angka pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kematian ibu melahirkan justru melambung.

Masalahnya tentu bukan soal anggaran kesehatan kurang, melainkan ketidakseriusan pemerintah pusat dan daerah melaksanakan program khusus bagi keluarga miskin.

Hasil Survei Demografi, dan Kesehatan Indonesia dilaksanakan Mei hingga Agustus 2012 amat memprihatinkan.

Dirilis pada akhir tahun lalu, hasil riset itu menunjukkan angka kematian ibu saat melahirkan mencapai 359 per 100 ribu penduduk.

Angka ini naik 57 persen dibanding pada 2007, sebesar 228.

Padahal, dalam kurun waktu ini, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,9 persen per tahun-periode makmur setelah krisis ekonomi 1998.

Realitas itu membuat Millennium Development Goals (MDGs) di bidang kesehatan menjadi impian kosong.

Sulit mencapai target dipatok pemerintah: menekan angka kematian ibu hingga 102 per 100 ribu penduduk pada 2015.

Pemerintah semestinya tak hanya memasang target, tetapi juga memikirkan bagaimana mencapai sasaran itu.

Pelaksanaan program kesehatan rakyat sekarang tak mudah lantaran pertumbuhan penduduk terus meningkat, dan sistem pemerintahan berubah.

Beda dengan era Orde Baru, pemerintah pusat kini tak mengurusi langsung masalah sosial, dan kesehatan.

Urusan penting ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Celakanya, hanya sedikit pemerintah kabupaten, dan kota memedulikan masalah kesehatan ibu, dan anak.

Sebagian besar anggaran daerah justru dihabiskan fasilitas berlebihan bagi para pejabat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dana alokasi umum, dan khusus diberikan pemerintah pusat pun sering kali dikorupsi.

Daerah banyak menghamburkan dana ke masyarakat lewat bantuan sosial dan hibah, tetapi tak tepat sasaran, dan lebih banyak bermotif politik.

Pemerintah seharusnya tak perlu malu mengadopsi program Orde Baru, seperti Keluarga Berencana,

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu.

Program ini terbukti ampuh meningkatkan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah bisa diwajibkan menerapkan program ini demi mengurangi angka kematian ibu.

Kesulitan pemerintah daerah mengadakan tenaga bidan juga perlu diperhatikan.

Jumlah bidan sebetulnya mencapai 250 ribu orang.

Artinya, mencapai rasio ideal 1 per 1.000 penduduk.

Namun sebagian besar dari mereka menetap di Jawa, dan kota-kota besar di luar Jawa.

Akibatnya, kekurangan bidan terasa di desa-desa pelosok Indonesia bagian timur.

Anggaran kesehatan mencapai puluhan triliun rupiah dalam APBN mubazir apabila tak digunakan tepat sasaran dan diawasi ketat.

Kesehatan ibu dan anak dari kalangan tak mampu seharusnya menjadi prioritas.

Pemerintah pusat juga perlu memastikan pemerintah daerah memiliki kepedulian besar terhadap masalah penting ini.

******

Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment