Ancaman Tenaga Kerja Asing

0
141 views
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersiap memimpin rapat terbatas tentang penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3). (Foto: Ant/Puspa Perwitasari).

Sabtu 28 April 2018 11:20 WIB
Red: Elba Damhuri

“Sejumlah risiko dikhawatirkan muncul atas masuknya gelombang tenaga kerja asing ini”

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Bagong Suyanto, Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersiap memimpin rapat terbatas tentang penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3). (Foto: Ant/Puspa Perwitasari).

Di tengah masih banyaknya jumlah pengangguran atau pencari kerja di Tanah Air, isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia tentu sangat memprihatinkan. Di Indonesia, saat ini dilaporkan angka pengangguran masih ada 7,04 juta jiwa, belum termasuk para pekerja di sektor informal yang secara ekonomi sangat rentan terjerumus menjadi orang miskin baru yang papa.

Arus investasi memang dibutuhkan dan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan lapangan kerja baru. Namun, ketika kepentingan menarik investasi kemudian diikuti dengan makin longgarnya persyaratan perizinan bagi tenaga kerja asing, maka bisa dipahami jika banyak pihak resah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diberlakukan mulai 29 Maret 2018 adalah kebijakan politik pemerintah yang dikhawatirkan berdampak kontraproduktif. Perpres baru yang menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat era Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono ini, dinilai memberi berbagai kelonggaran kepada TKA.

Kelonggaran ini berisiko mengancam eksistensi dan peluang tenaga kerja lokal. Kalau berbicara di atas kertas, memang dalam ketentuan yang berlaku, TKA tidak diperkenankan masuk ke dalam pekerjaan yang tergolong kasar.

TKA hanya diperkenankan masuk dalam pekerjaan berkeahlian dan dituntut pula melakukan transfer teknologi serta kemampuan mereka kepada tenaga kerja lokal. Namun dalam kenyataannya, sering terjadi aturan itu hanya menjadi macan di atas kertas.

Sinyalemen tentang banyaknya TKA yang menyerbu Indonesia harus diakui bukan sekadar isapan jempol. Di sejumlah daerah, diketahui tidak sedikit TKA yang merebut kesempatan kerja yang sebetulnya tergolong pekerjaan kasaran –menyisihkan peluang tenaga kerja lokal yang membutuhkannya.

Di sejumlah industri, tidak sekali dua kali ditemukan keberadaan TKA yang menjadi buruh kasar, tidur di barak-barak yang disediakan pabrik atau tinggal di sekitar lokasi pabrik.

Pemerintah mengklaim bahwa menurut data resmi jumlah TKA tidak lebih dari 80 ribu-90 ribu jiwa, tetapi di lapangan banyak TKA yang masuk ke Indonesia tanpa melalui jalur resmi yang ditentukan. Berbagai bentuk pelanggaran izin tinggal dan lain sebagainya, ditengarai kerap dimanfaatkan sejumlah TKA untuk menyiasati aturan dan pembatasan yang berlaku.

Terlepas seberapa banyak sebetulnya jumlah TKA yang ada di Indonesia dan bagaimana modus yang mereka kembangkan untuk menyiasati pengawasan pemerintah, yang jelas ketika persyaratan tentang TKA ini diperlonggar, sejumlah risiko dikhawatirkan timbul.

Pertama, berisiko memicu tumbuhnya kecemburuan sosial di kalangan pekerja lokal kepada TKA karena perbedaan fasilitas dan gaji yang mereka terima.

Seperti diketahui, hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di tujuh provinsi menemukan bahwa tidak sedikit TKA ternyata bekerja sebagai tenaga kasar dengan bayaran yang tiga kali lipat lebih tinggi daripada pekerja lokal (Republika, 27 April 2018).

Kedua, berisiko menyebabkan terjadinya proses marginalisasi pencari kerja domestik karena mempersempit peluang tenaga kerja lokal untuk dapat terserap di berbagai kesempatan kerja yang tersedia.

Selama ini, sudah bukan rahasia lagi ketika industrialisasi masuk ke sebuah wilayah, maka yang terjadi biasanya tidak hanya proses infiltrasi dan invasi para pendatang dari luar, tetapi juga proses suksesi kepemilikan aset dan peluang kerja yang seharusnya disedikan untuk pekerja lokal.

Dengan dalih atau pertimbangan kompetensi TKA dianggap lebih mumpuni, sering terjadi pabrik-pabrik tertentu lebih memilih mempekerjakan TKA daripada tenaga kerja lokal.

Selain dinilai berpotensi mengganggu aktivitas produksi karena senang demonstrasi atau terlibat dalam aksi unjuk rasa, keberadaan pekerja lokal dinilai berisiko merongrong kinerja perusahaan. Dalam konteks seperti ini, oleh sebab itu sebagian perusahaan lebih memilih mempekerjakan TKA daripada pekerja lokal yang dinilai sering rewel.

Ketiga, risiko menambah panjang daftar antrean pencari kerja di Tanah Air karena kesempatan kerja yang ada diambil oleh TKA, sekaligus menambah banyak aksi nekat TKI/TKW untuk mengadu nasib mencari kerja di luar negeri meski tidak melalui jalur yang sah.

Selama ini, tidak sedikit penduduk miskin yang nekat mengadu nasib menjadi pekerja migran ilegal, karena kesulitan untuk mencari lapangan kerja di dalam negeri.

Walaupun menjadi pekerja migran ilegal sangat berisiko mendapatkan perlakuan tidak menusiawi, ketika tidak banyak pilihan yang tersedia di Tanah Air maka aksi nekat pun terpaksa mereka lakukan.

Dilema

Tindakan pemerintah yang memperlonggar aturan tentang TKA, sesungguhnya bertujuan baik, yakni ingin menarik investor sebanyak-banyaknya agar dapat tercipta kesempatan kerja baru bagi para pengangguran di Tanah Air.

Di tengah keterbatasan dana pembangunan nasional yang ada, mau tidak mau pemerintah memang harus mengandalkan pada minat investor untuk menanamkan dananya di Indonesia.

Meski lewat program dana desa dan gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah pemerintah berharap dapat menstimulasi geliat pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat, hasilnya hingga detik ini masih belum seperti yang diharapkan.

Perkembangan sektor riil di Tanah Air masih berjalan di tempat, sementara lapangan kerja yang tumbuh juga belum optimal. Dengan mengingat iklim persaingan di tingkat global yang makin ketat dan banyak negara tetangga juga menawarkan berbagai kemudahan bagi investor, harus diakui tidak ada pilihan lain yang dapat diambil pemerintah.

Memperlonggar aturan yang berlaku bagi TKA adalah salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah jika tidak ingin terkucil dari arus investasi global. Bagi pemerintah, disadari bahwa keputusan untuk memperlonggar aturan tentang TKA adalah sebuah langkah yang serbadilematis.

Untuk memastikan agar keputusan pemerintah ini tidak berdampak kontraproduktif, tidak ada lain pada saat yang sama pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan posisi tawar pekerja lokal. Selain itu, meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja lokal adalah fondasi yang perlu dibangun agar nasib pekerja kita tidak makin terpinggirkan.

*******

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here