AMPG Desak DPRD Bentuk Pansus Kebohongan Publik Bupati

0
11 views
AMPG Mengusung ragam Poster Kecamatan Terhadap Bupati Rudy Gunawan.

Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 21/07 – 2016 ).

AMPG Mengusung ragam Poster Kecamatan Terhadap Bupati Rudy Gunawan.
AMPG Mengusung ragam Poster Kecamatan Terhadap Bupati Rudy Gunawan.

Ragam elemen masyarakat tergabung “Aliansi Masyarakat Pembaruan Garut” (AMPG) mendesak DPRD kabupaten setempat agar segera membentuk “Pansus” kebohongan publik yang dilakukan Bupati H. Rudy Gunawan.

AMPG juga menyatakan sikap “Mosi” tak percaya terhadap Bupati Garut, H. Rudy Gunawan lantaran selama ini melakukan “kebohongan publik”.

Pada orasinya di Bundaran Simpang Lima, Kamis (21/07-2016), AMPG antara lain mengingatkan terdapatnya Undang-undang RI Nomor : 14/2008 Tentang “Keterbukaan Informasi Publik” (KIP).

AMPG Desak DPRD Segera Bentuk "Pansus" Kebohongan Publik Bupati Rudy Gunawan.
AMPG Desak DPRD Segera Bentuk “Pansus” Kebohongan Publik Bupati Rudy Gunawan.

Mereka dengan Koordinator Iwan Katox juga menyebutkan, pasal 55 Undang-undang ini menegaskan, Setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perwakilan sekitar seratusan massa AMPG itu, kemudian diterima beraudensi dengan dua asisten Sekda kabupaten setempat, di ruang rapat Setda Garut.

Massa di antaranya memertanyakan fenomena keberangkatan Bupati Rudy Gunawan ke London Inggris, serta informasi lainnya yang dinilai sebagai kebohongan publik.

Dia Asisten Sekda Menerima Audensi Massa AMPG.
Dia Asisten Sekda Menerima Audensi Massa AMPG.

Sejumlah elemen yang tergabung AMPG ini, kepada Garut News katakan kebohongan selama ini dinilai dilakukan Rudy Gunawan, antara lain mengenai janji politiknya yang diumbar saat berkampanye, yakni menggratiskan biaya pendidikan, yang hingga sekarang masih belum menjadi kenyataan.

Menyusul masih banyak “orangtua” (Ortu) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, justru memendam keluhan, keluh kesah, bahkan sangat “geram”.

Terhadap mahalnya biaya memasukkan anak ke sekolah. Terutama ke SMP atawa SMA/SMK negeri dinilai favorit, sehingga terindikasi berlangsungnya komersialisasi pendidikan.

Ragam Elemen Masyarakat Tergabung AMPG.
Ragam Elemen Masyarakat Tergabung AMPG.

Lantaran banyak dirasakan mencekik leher, menyusul biaya masuk SMPN berkisar Rp800 ribu hingga Rp4,5 juta setiap siswa. Sedangkan SMA/SMK lebih “gila” lagi, bisa mencapai Rp5,5 juta hingga Rp11 juta setiap murid.

Dana itu, katanya untuk biaya perbaikan fasilitas sekolah, pembelian buku, pengadaan seragam sekolah, seragam olahraga, dan jaket almamater.

Umumnya beralibi klasik, pihak sekolah beralasan biaya “penerimaan peserta didik baru” (PPDB) atawa “Dana Sumbangan Pendidikan”(DSP) tersebut, merupakan hasil kesepakatan dengan masing-masing Komite Sekolah.

Memersiapkan Orasi di Bundaran Simpang Lima.
Memersiapkan Orasi di Bundaran Simpang Lima.

Juga, sarana kelengkapan kelas semisal infokus, komputer siswa atau guru, serta kegiatan menyambut siswa baru. Malahan ada pula mencantumkan biaya perpisahan kelas, anehnya pula Komite kian mengesankan sebagai institusi yang melegalisasi.

Sedangkan keanehan lainnya, sejumlah sekolah mematok standar paling rendah terkait besaran bantuan orangtua siswa tersebut. Bahkan ada yang mematok paket bantuan terendah hingga tertinggi, seperti tarif angkutan moda penumpang umum.

Ironisnya pula, dari sekolah yang menarik biaya tinggi terhadap orangtua siswa baru ini, terdapat plang larangan pungutan terhadap siswa dalam bentuk apapun terpasang di dinding sekolah.

Bertemu "Sohib".
Bertemu “Sohib”.

Sebagian sekolah mengharuskan orangtua melunasi langsung bantuan itu, sebelum siswa pendaftar dipastikan diterima, dan sebagian lain diperbolehkan mencicilnya.

Larangan tersebut sesuai Permendikbud 60/2011 tentang Larangan Pungutan Biaya pada SD/SMP, dan Permendikbud 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan SMP/SD.

Juga semakin diperparah, persoalan mahalnya biaya masuk sekolah di Garut tersebut, terkesan tak mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Garut. Pemkab dinilai lebih tertarik mengurus pentingnya orangtua mengantar siswa pada hari pertama masuk sekolah.

“Ini kan aneh. Padahal bantuan pendidikan dari pemerintah terus meningkat. Ada DAK (dana alokasi khusus), dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Untuk guru juga ada tunjangan sertifikasi. Kalau enggak salah, pemerintah juga melarang ada pungutan siswa baru. Tetapi kenyataannya biaya daftar anak sekolah makin mencekik leher,” tandas Farhan (47), orangtua siswa salah satu SMPN di Garut asal Karangpawitan, dengan nada sangat geram..

“Mana pula bukti janji kampanye bupati, sekolah gratis,,,,,,?,” ungkap orang tua murid lainnya.

Manisnya Mengumbar Janji Saat Berkampanye..,..?
Manisnya Mengumbar Janji Saat Berkampanye..,..?

Mahalnya DSP untuk siswa baru diduga hanya kedok dari praktik jual beli kuota siswa. Terutama untuk menampung siswa yang nilainya di bawah passing grade.

“Di salah satu SMPN favorit, pungutan biayanya sampai Rp2,5 juta per siswa. Kalau jalur khusus, bisa lebih dari Rp3 juta. Di salah satu SMPN favorit, pungutannya bisa sampai Rp11 juta lebih kalau melalui jalur khusus,” kata Nurul orangtua siswa lainnya.

Terindikasi pula sebuah SMAN minta Rp11 juta, sebab NEM calon siswanya di bawah standar.

Sejauh ini, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mengenai mahalnya biaya PPDB tersebut.

********

Pelbagai Sumber.