You are here
Amburadul Persiapan Kampanye OPINI 

Amburadul Persiapan Kampanye

Garut News, ( Ahad, 27/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Pemilu 2014 masih jauh, tetapi pelanggaran kampanye mulai terjadi di banyak daerah.

Baliho atawa spanduk parpol, dan calon legislator bertebaran di sembarang tempat.

Tak cuma kesalahan calon legislator dan parpol, pelanggaran ini juga disebabkan lambannya KPU melaksanakan zonasi pemasangan media kampanye.

Aturan zonasi itu, dimuat Peraturan KPU No. 15/2003 tentang Pedoman Kampanye, diterbitkan Agustus lalu.

Intinya, peserta kampanye hanya boleh memasang alat peraga atawa atribut di tempat ditentukan.

Aturan ini sesuai prinsip kampanye, antara lain efisien, dan ramah lingkungan.

Prinsip itulah ditabrak peserta pemilu di banyak daerah.

Di Kota Semarang, misalnya, baliho dan poster parpol dan calon legislator berderet-deret di jalanan.

Hal serupa juga terjadi di Kota Yogyakarta, Madiun, dan banyak kota lain.

Panitia pengawas di kota-kota itu memprotesnya, namun pelanggaran tersebut belum juga ditertibkan.

KPU dan pemda setempat seolah menenggang pemasangan atribut di sembarang tempat itu.

Mereka dalam posisi serba salah lantaran sebagian belum menyiapkan tempat-tempat khusus pemasangan media kampanye.

Padahal, sesuai peraturan KPU, pemasangan alat peraga di tempat khusus dilakukan pada 22 September lalu, atawa sebelum setelah peraturan KPU No. 15/2003 terbit.

Peraturan KPU sebetulnya amat bagus sebab juga melarang pemasangan atribut kampanye di jalan protokol, gedung pemerintah, rumah sakit, tempat ibadah, dan pepohonan.

Pemasangan baliho juga hanya boleh dilakukan oleh parpol.

Itu pun satu partai cuma bisa memasang satu baliho di setiap desa maupun kelurahan.

Pada baliho ini, mereka bisa memasang visi, program, atawa jargon partai, dan foto pengurus parpol bukan calon anggota DPR atawa DPRD.

Gambar calon legislator tak bisa ditampilkan dalam baliho atau papan kampanye partai itu.

Calon legislator hanya bisa memasang spanduk dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter di tempat ditentukan KPU daerah bersama pemerintah setempat.

Calon anggota DPR juga terikat aturan serupa.

Mereka hanya boleh memasang spanduk, dan umbul-umbul di lokasi disediakan.

Aturan indah itu berantakan gara-gara KPU tak mengawasi ketat pelaksanaan aturan zonasi.

Sebelumnya, tak cukup pula sosialisasi mengenai aturan baru itu.

Jangan heran apabila banyak daerah hingga kini belum menyiapkan zona baliho atawa spanduk kampanye.

Badan Pengawas Pemilu menyebutkan, sekitar 56 persen dari seluruh kabupaten/kota belum menyelesaikan masalah zonasi.

KPU mesti segera bertindak cepat mendorong daerah-daerah melaksanakan aturan zonasi pemasangan atribut kampanye.

Tindakan tegas juga mesti dilakukan terhadap para pelanggar.

Tanpa langkah ini, aturan pedoman kampanye “ramah lingkungan” itu akan sia-sia.

***** Opini/Tempo.co

 

Related posts

Leave a Comment