Agenda Penyiaran untuk Presiden Baru

Roy Thaniago,
Direktur Remotivi

Garut News ( Sabtu, 28/06 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto John DH).
Ilustrasi. (Foto John DH).

Isu penyiaran masih menjadi sebuah perbincangan yang sepi.

Padahal penyiaran berperan vital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Di abad ini TV telah menjadi salah satu aktor utama dalam memilih-mengatur agenda publik, membingkai sebuah peristiwa dan nilai, hingga membentuk persepsi masyarakat.

Pun, ia merupakan mesin ekonomi dan politik yang dominan.

Karena itu, negara harus mengawasi penggunaannya secara benar dan adil.

Ironisnya, pemerintahan SBY gagal menjadikan penyiaran sebagai sektor yang bisa memberikan keuntungan yang adil bagi seluruh warga negara.

Sebab, yang menikmati keuntungan barulah para konglomerat media dan elite politik.

Tidak bagi buruh media, apalagi publik luas.

Maka saya terkesan oleh salah satu poin visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla: “Kami akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak, sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang (kartel) industri penyiaran”.

Sesungguhnya, tak ada gagasan baru dalam poin tersebut.

Yang baru adalah ikhtiar dan perhatian atasnya.

Di tengah sikap negara yang abai terhadap penyiaran, meletakkannya dalam agenda kerja politik adalah suatu yang berharga bagi publik.

Saya mencatat ada empat agenda utama yang perlu diperhatikan, yakni (1) konglomerasi media, (2) sentralisasi penyiaran di Jakarta, (3) penguatan Komisi Penyiaran Indonesia, dan (4) penguatan lembaga penyiaran komunitas.

Praktek konglomerasi di banyak negara menunjukkan bahwa dominasi seseorang atau suatu kelompok atas kepemilikan media berbahaya bagi demokrasi.

Dalam demokrasi, konglomerasi adalah ide yang ditolak.

Sebab, konglomerasi merupakan sebentuk kekerasan simbolik terhadap apa yang dicita-citakan dalam ruang publik: kesetaraan dan keadilan.

Konglomerasi merampas peluang tiap orang untuk bisa berdiri sejajar.

Nyatanya, dari ribuan media di Indonesia, kepemilikannya hanya ada di tangan 12 kelompok bisnis (Lim, 2011; Nugroho, 2012).

Seseorang secara sekaligus bisa memiliki puluhan stasiun TV, media cetak, radio, dan online.

Menyedihkannya, praktek monopoli ini dibiarkan, malah “difasilitasi” melalui berbagai peraturan turunan undang-undang.

Lalu masalah sentralisasi-di mana 10 stasiun TV Jakarta bisa menjangkau publik nasional-yang sesungguhnya mengancam keragaman di Indonesia.

Secara hiperbolis bisa dikatakan bahwa stasiun TV Jakarta menentukan dan mengatur apa dan bagaimana 240 juta orang Indonesia bercakap-cakap.

Situasi ini jelas merugikan publik secara ekonomi, politik, dan budaya (Armando, 2011).

Akibatnya, bisnis stasiun TV lokal menjadi tak sehat, diskursus politik lokal tak mendapat panggung, dan Indonesia tengah di-Jakarta-nisasi.

Sebenarnya UU Penyiaran telah melarang stasiun TV bersiaran nasional dan mewajibkannya menjalankan “Sistem Stasiun Jaringan” (SSJ).

Tapi penegakannya mati suri, dan pemerintah seolah lebih melayani keinginan industri.

Dua agenda lain adalah sesuatu yang sifatnya pemberdayaan publik.

Publik mesti didorong menjadi aktor, bukan penonton.

Wacana penguatan publik harus dimulai dengan menguatkan lembaga perwakilan publik, yakni “Komisi Penyiaran Indonesia” (KPI).

Kewenangan lembaga ini harus ditambah, sehingga perannya bisa lebih optimal.

Ambiguitas peran yang berbagi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mesti diperjelas dengan perlahan memindahkan beberapa otoritas pemerintah ke KPI.

Pendek kata, kita harus bermimpi punya KPI yang sekuat KPK.

Menguatkan KPI juga mesti berbarengan dengan memberikan peluang bagi publik untuk terlibat dalam memanfaatkan sektor penyiaran.

Pada konteks inilah agenda penguatan lembaga penyiaran komunitas (LPK) mendapatkan tempat.

LPK bisa menjadi cara publik berdaulat dan menyediakan informasi alternatif yang baik dan relevan dengan kebutuhannya.

Dan ini sesuai dengan visi Jokowi-Kalla: membangun Indonesia dari pinggiran.

Pekerjaan mereformasi sektor penyiaran adalah pekerjaan yang berat.

Upaya mengaturnya akan berbalas serangan balik dari media itu sendiri.

Argumen “kebebasan pers” akan digunakan untuk menjustifikasi keliaran libido ekonomi para konglomerat media.

Maka presiden baru nantinya ditantang untuk berani tidak populer di media karena telah melakukan yang benar.

Jokowi, yang selama ini dekat dengan media, ditantang untuk tunduk terhadap konstitusi, bukan konstituen.

Apalagi, dalam koalisi politik yang mengusungnya sebagai capres terdapat Partai NasDem, yang mana pimpinannya, Surya Paloh, adalah pengusaha media yang terbukti telah menggunakan Metro TV untuk kepentingan politik kelompoknya.

Nah, apakah Jokowi punya nyali dalam mengoreksi praktek keliru yang dilakukan para pendukungnya tersebut?

Sebelum nyali, mungkin Jokowi harus memulainya dari soal pemahaman mengenai frekuensi.

Frekuensi, yang dipakai oleh stasiun TV dan radio untuk bersiaran itu, adalah milik publik.

Jadi, apa pun peruntukannya harus bermanfaat bagi publik.

Ia tidak bisa dipakai untuk “serangan udara” demi memenangkan pilpres. *

*******

Kolom/Artikel : Tempo.co

Agenda Penyiaran untuk Presiden Baru

Related posts