Garut News ( Sabtu, 07/12 ).
Teknik-teknik pemberantasan korupsi tampaknya perlu segera diubah total.
Model selama ini dipakai terbukti tak cespleng.
Koruptor lama tak kunjung kapok, koruptor baru pun terus bermunculan seperti jamur di musim hujan.
Tak mengherankan apabila cap Indonesia surga koruptor masih melekat.
Pada laporan Transparency International, indeks persepsi korupsi (corruption perception index/CPI) terbaru jelas menunjukkan hal itu.
Dua tahun berturut-turut, skor indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 32.
Banyak pembobol duit negara dijebloskan ke penjara, tetapi maksiat korupsi jalan terus.
Secara peringkat, indeks persepsi korupsi di Indonesia memang mengalami kenaikan tipis.
Di antara 177 negara disurvei, peringkat Indonesia terdapat pada urutan ke-114.
Tahun lalu ada pada peringkat ke-188.
Namun kenaikan peringkat ini tak bisa disebut prestasi.
Jika dibandingkan negara lain, program pemberantasan korupsi Indonesia masih kedodoran dan jauh tertinggal.
Di lingkup Asia Tenggara saja, kita kalah oleh Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Thailand. Menempati angka 32, posisi Indonesia sama dengan Mesir, sedikit lebih baik daripada Albania (31), Nepal (31), dan Vietnam (31).
Memprihatinkan lagi, rupanya para pejabat kita apatis terhadap laporan seperti indeks korupsi.
Meski skor jeblok, tak ada rasa bersalah, apalagi berupaya memerbaikinya.
Sungguh beda sikap pemerintah Indonesia dengan Australia.
Meski Negeri Kanguru itu tetap berada pada urutan 10 besar sebagai negara bersih dari korupsi, pemerintah Australia meratapi lantaran skornya turun empat poin dibanding tahun lalu.
Di Indonesia, program antirasuah sepertinya hanya serius dijalankan satu institusi saja, KPK.
Lembaga negara terkesan setengah hati menjalankannya.
Banyak pejabat negara bersekongkol dengan petinggi partai atawa anggota DPR mengegolkan sebuah anggaran.
Tak sedikit pula instansi tertentu menjadi sapi perahan para petinggi partai.
Sistem pemilihan calon legislator dan kepala daerah menguras banyak uang juga memerparah infeksi korupsi di negeri ini.
Saat ini terdapat 311 kepala daerah terseret masuk pusaran korupsi, baik sebagai tersangka maupun terpidana.
Untuk terpilih menjadi kepala daerah, contohnya, mereka butuh dana belasan sampai puluhan miliar rupiah.
Padahal gaji resmi bupati di beberapa daerah cuma Rp6,2 juta per bulan.
Apabila ditambah tunjangan lain-lain, bisa menjadi sekitar Rp60 juta sebulan.
Jika dia menjabat selama lima tahun, pendapatannya hanya Rp3,6 miliar.
Bagaimana gaji sebesar itu bisa menutup biaya kampanye belasan miliar jika tak korupsi?
Kudu terdapat komitmen memutus mata rantai korupsi di kalangan politikus.
Usulan mengubah sistem pemilihan langsung atawa negara menanggung biaya kampanye lewat televisi atau radio patut dikaji.
Sebab, jika hal itu terus dibiarkan, praktek korupsi terus beranak-pinak.
Koruptor-koruptor muda bermunculan, dan merontokkan negeri ini.
****** Opini/Tempo.co
