Agar DKI Bebas Korupsi

Garut News, ( Selasa, 04/11 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).
Korupsi bisa dilakukan di semua lini, tetapi juga bisa dicegah dari semua lini.

Rencana pemerintah DKI Jakarta menghambat kenaikan pangkat pejabat belum melaporkan hartanya, contoh terbaru perlunya kreativitas membatasi ruang gerak koruptor.

Saat ini 52 persen pejabat DKI tercatat belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN bisa dipakai mengecek harta pejabat sebelum dan setelah menempati posisinya.

Penertiban laporan kekayaan semakin penting bagi DKI setelah beberapa pejabat provinsi ini terjerat korupsi.

Mereka, Raden Suprapto (Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Selatan), Ridha Bahar (Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Jakarta Pusat), serta Yuswil Iswatara (Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Jakarta Selatan).

Raden menjadi tersangka suap perizinan.

Adapun Ridha dan Yuswil diduga terlibat korupsi pengadaan kamera pengawas.

Ketiganya diberhentikan dari jabatannya.

Sudah sering jadi omongan, Pemerintah DKI adalah salah satu sarang koruptor.

Itu sebabnya Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diberi tugas Gubernur Jokowi memelototi anggaran.

Gebrakan dilakukan, misalnya mengunggah video rapat-rapat anggaran ke situs sosial YouTube agar dilihat orang banyak.

Ahok juga meminta anggaran DKI dipotong 25 persen agar lebih efisien.

Adagium purba mengatakan korupsi terjadi karena ada niat dan kesempatan.

Inilah ditangkal Jokowi-Ahok.

Unsur kesempatan direduksi dengan memperkuat pengawasan.

Terhadap mereka membandel, diambil langkah tegas: pemecatan.

Mereka diberhentikan lalu diganti dengan pejabat lebih baik atawa kandidat lain hasil lelang jabatan.

Konsep terakhir ini upaya mengubah persepsi,jabatan sesuatu diperoleh dengan urut kacang-sehingga yang korup dan tak berprestasi pun jika sampai waktunya naik posisi.

Wakil Gubernur Ahok telah pula menggagas perlunya pembatasan transaksi tunai.

Ide ini, untuk penerapan di tingkat nasional, disampaikan sejumlah aktivis antikorupsi, tetapi mentok, lantaran membutuhkan persetujuan pemerintah dan DPR.

Memang perlu diskusi lebih lanjut mewujudkan ide ini di kawasan DKI saja. Meski tak mudah, niat baik itu sebaiknya disambut.

Terobosan demi terobosan semestinya dilakukan membatasi ruang gerak koruptor.

Daripada mengeluhkan konsumerisme dan akhlak penyelenggara negara merosot hingga korupsi merebak, lebih baik membuat sistem pelaporan keuangan transparan.

Ketimbang ngomel soal anak buah menilap uang perjalanan dinas, lebih baik membuat traktat kerja sama dengan maskapai penerbangan agar melaporkan setiap perjalanan dinas mencurigakan.

Korupsi bisa terjadi di segala lini, tetapi juga bisa dicegah dari pelbagai lini.

Dalam hal ini, kreativitas adalah kata kunci.

***** Opini/Tempo.co

Related posts