Adu Kuat GNPF Vs Jokowi di 2019

0
23 views
Umat muslim mengikuti aksi 212 (ilustrasi) (Ant).

Kamis , 30 November 2017, 05:54 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Oleh: DR Tony Rosyid*

Umat muslim mengikuti aksi 212 (ilustrasi) (Ant).

GNPF vs Jokowi? Terlalu mengada-ada. Perbandingan yang tidak sepadan. Politisi kok dibandingkan dengan gerombolan? Gak nyambung! ABG bilang: ini “lebay”.

Kalau mau mempertandingkan Jokowi dengan Prabowo, ini lebih pas. Sama-sama politisi. Masing-masing punya kekuatan dan dukungan partai. Atau kalau sedikit agak berani, Jokowi dengan Anies Baswedan. Keduanya sama-sama pernah jadi gubernur DKI dan berpeluang maju di pilpres 2019. Bukan GNPF dengan Jokowi. GNPF bukan partai, bukan juga ormas. Bagaimana mau dirivalkan di 2019? Ah, ada-ada aja.

Benar, GNPF itu gerombolan, bukan ormas, apalagi partai politik. Lazimnya ormas itu punya ijin, GNPF tidak punya ijin. Mengurus pun tidak. Mungkin takut ditolak. Hehe. Karena tidak punya ijin, GNPF tidak bisa dibubarkan. Perpu Ormas tak berlaku baginya.

Gerombolan ini mengawali kiprahnya dengan “woro-woro” kepada umat untuk Aksi Bela Islam. Apa yang dituntut? Keadilan! Tak disangka, 4/11, ada 4 juta massa yang datang. Lanjut 2/12, ada tambahan jadi 7 juta yang datang. Dasyat sekali. Tak ada yang menyangka, termasuk GNPF sendiri. Ini pengalaman pertama di Indonesia ada aksi demo diikuti jutaan orang.

Aksi GNPF menuntut Ahok dipenjarakan karena “diyakini” telah menista agama. Aksi ini sukses dan Ahok pun dipenjara. Tidak hanya itu, incumbent juga gagal jadi gubernur lagi. Bagi GNPF, ini bonus. Apapun tuduhan kepada GNPF, langkahnya berhasil mengantar Ahok ke penjara. Bagi GNPF, itulah keadilan. Hukum mesti ditegakkan dan keadilan harus diperjuangkan. Tujuan inilah yang menjadi magnet massa datang dan berbondong-bondong memberikan dukungan.

Ahok kalah, banyak pihak meradang, terutama para pendukung dan partai pengusung. Itu hal biasa. Setiap kekalahan pasti membawa luka. Tapi, “luka politik “ mudah disembuhkan oleh ide kepentingan. Dalam politik, kawan dan musuh itu hanya “status yang bergantian”.

Selama proses tuntutan, hubungan GNPF seringkali berbenturan dengan kekuasaan. Dugaan bahwa keduanya berseberangan dalam haluan kian menguat setelah sejumlah orang ditersangkakan. Klimaksnya, ketua dewan pembina GNPF ikut didaftar namanya, “jadi tersangka” dan “chatting mesum” yang kebenarannya dipertanyakan banyak pihak juga viral di media. Disinilah dugaan perseteruan antara GNPF dan penguasa semakin sulit terbantahkan.

Meminjam analisis “The functions of social conflicts “-nya Lewis Coser, posisi “tersangkanya” Habib Rizieq, Alfian Tanjung, serta sejumlah tokoh dan aktifis GNPF lainnya justru menjadi faktor perekat umat.

Memahami hubungan GNPF dengan penguasa nampak sekali keduanya tidak berada dalam satu haluan. Ketegangan ini bisa dibaca dari pertama, status tersangka dan terdakwa yang masih melekat pada sejumlah aktivis GNPF. Tidakkah itu masalah hukum? Benar! Tapi hukum seringkali punya banyak kaitan. Hukum adalah pasal dan ayat berisi aturan, tapi penegak hukum punya otoritas untuk menafsirkan.

Kedua, aksi penolakan dan ancaman terhadap sejumlah pengajian tokoh dan ulama GNPF oleh pihak-pihak tertentu yang sering diasumsikan sebagai manuver pihak seberang. Ketiga, perang isue dan opini di antara kedua belah pihak yang terus berlanjut hingga sekarang. Keempat, pilihan posisi politik yang selalu berseberangan di antara keduanya, terutama menjalang pilgub 2018. Keadaan ini akan semakin menyulitkan upaya rekonsiliasi diantara keduanya.

Tidakkah silaturahmi lebaran GNPF di istana dianggap telah menyudahi perseteruan?

Silaturahmi GNPF ke istana adalah silaturahmi kebudayaan dan kebangsaan. Setelah silaturahmi, apakah hubungan “bermasalah” di antara keduanya berakhir? Jawabnya belum. Apa indikatornya? Pertama, silaturahmi itu tidak berlanjut di hari kemudian. Komunikasi putus dan cenderung saling menebar prasangka. Rakyat berharap usai silaturahmi ada lagi pertemuan, semacam “coffee morning” di istana sambil ngobrolin soal utang. Atau “dinner” bersama sembari diskusi tentang subsidi yang sudah mulai berkurang.

Menariknya lagi kalau diundang di acara resepsi pernikahan Putri Kahiyang. Kebayang jika di acara “Mantu jokowi” yang berdoa Bachtiar Nasir atau Habib Rizieq. Pasti banyak yang penasaran. Gempa politik pun besar kemungkinan mengalami pergeseran. Tapi itu gak pernah terjadi. Penonton kecewa. Hehe…

Apakah karena GNPF hanya dianggap massa kerumunan dan tidak punya kekuatan? Entahlah.., Kenyataannya, calon-calon yang diusung oleh partai-partai pendukung penguasa banyak berguguran di pilkada 2016/2017. Tidak hanya itu, survei elektabilitas partai-partai itu mengalami penurunan, termasuk elektabilitas penghuni istana.

Sebagai pemegang amanah perjuangan umat, GNPF terus melakukan konsolidasi, dari safari pengajiaan, Milad Agung, hingga membentuk organisasi-organisasi gerakan. Bersinerginya Majlis Pelayan Indonesia (MPI), lahir dan terus tumbuhnya Mart 212 dan eskalasi gerakan eksponen 411 dan 212, adalah bukti konsolidasi umat dan reorganisasi GNPF terus berjalan. Reinkarnasi “GNPF MUI” menjadi “GNPF Ulama” juga seolah memberi pernyataan bahwa GNPF tidak akan berhenti memperjuangan nilai-nilai keumatan. “Life goes on”.

Penghadangan dan ancaman secara beruntun terhadap pengajian tokoh dan ulama GNPF oleh “oknum” di Garut dan sejumlah wilayah lainnya membuktikan bahwa GNPF masih eksis dan banyak pihak memperhitungkan.

Dalam kasus ini, masyarakat berharap pemimpin negara tampil dan memberi himbauan agar semua masyarakat terus menjaga persaudaraan dan memelihara situasi damai bangsa ini dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Tentu, pidato ini akan dapat merekatkan hubungan diantara kedua belah pihak. Sayangnya, pidato itu masih belum bisa tayang untuk disaksikan.

Kedua, silaturahmi lebaran tidak dihadiri salah satu tokoh penting GNPF yaitu Habib Rizieq. Sebaliknya, statusnya sebagai tersangka terus mendapatkan pertanyaan.

Sebagai tersangka dan pelarian, Habib Rizieq berpotensi jadi bom waktu. Secara politis, statusnya tidak menguntungkan bagi posisi penguasa, karena akan menjadi simbol dan icon perlawanan.

Rizieq, meski berada di Saudi, tetapi selalu hadir dalam teleconference di banyak pengajian. Hampir di setiap roadshow Bachtiar Nasir, suara Habib Rizieq diperdengarkan. Heroisme Habib dan gerilya Bachtiar Nasir terbukti efektif menghadirkan antusiasme jama’ah di forum-forum pengajian.

Di tengah kekecewaan umat kepada partai politik, gelombang kepercayaan telah bergerak ke gerbong para ulama GNPF. Jebloknya elektabilitas sejumlah partai koalisi penguasa bisa menjadi kesimpulan.

Meski sistem demokrasi hanya memberi otoritas kepada partai untuk mengusung pemimpin, telunjuk GNPF akan menjadi referensi ke partai mana dan ke tokoh siapa suara umat akan diarahkan.

Duet Bachtiar Nasir dan Habib Rizieq dalam berbagai roadshownya merupakan bentuk konsolidasi yang efektif. Tak ada yang bisa melarang, karena itu adalah forum pengajian. Soal di pengajian menyinggung politik, itu sah-sah saja. Menjelang 2018 tak ada tema yang lebih menarik dari tema politik, terutama soal kepemimpinan.

Di issue inilah perseteruan 2019 ditentukan. Lobi-lobi politik GNPF untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang bermartabat dan berkeadilan terus didengungkan. Syarat integritas dan kapabilitas menjadi suara umat yang dinegosiasikan kepada partai. GNPF, melalui ketuanya, Bachtiar Nasir, tak berhenti menyuarakan agar partai tidak mengusung calon-calon pemimpin semata-mata karena faktor elektabilitas dan uang. Faktanya, tradisi ini seringkali hanya melahirkan kemenangan bagi badut-badut politik. Tradisi yang di kemudian hari sering merepotkan KPK. Saatnya, berhala-berhala politik berupa elektabilitas dan uang itu diluruskan demi membangun Indonesia yang lebih berkeadaban.

Kisah gerilya GNPF yang bermula dari Aksi Bela Islam (ABI) lalu terkonsolidasi menjadi Aksi Bela Indonesia, dengan semua kekuatan sayapnya, otomatis menjadi konsolidasi pilkada 2018 dan pilpres 2019. Disinilah Adu Kuat GNPF vs Jokowi mendapatkan logikanya.

*Pengamat politik & Direktur Insan Cendikia.

********

Republika.co.id