Adilkah Pembagian Dana Kapitasi JKN di Garut ?

0
276 views

Oleh : H. Heri Kuswara,SE,S.Kom,M.Kom*

Garut News ( Jum’at, 05/12 – 2014 ).

H. Heri Kuswara. (Ist).
H. Heri Kuswara. (Ist).

Dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 32/2014 membahas Pengelolaan, dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Juga Peraturan Menteri Kesehatan No 19/2014  tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan kesehatan dan Dukungan Biaya operasional Pada FKTP Milik Pemerintah didalamnya lebih membahas pembagian jasa pelayanan pada tenaga kesehatan dan non kesehatan, tentu Program JKN ini selain bermanfaat bagi masyarakat juga bisa meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan dibidang kesehatan.

Namun tetap saja dalam implementasinya menuai banyak kritikan dari mulai organisasi profesi bidang kesehatan seperti IDI, IBI, Pengamat/analis bidang kesehatan, Pegawai Kesehatan hingga masyarakat.

Bahkan pada beberapa Puskesmas terjadi kericuhan atas ketidakjelasan/ketidakadilan dalam pembagian dana JKN untuk pegawainya oleh Kepala Puskesmas atau Petugas terkait, lebih miris lagi terjadi di Kecamatan Guali, Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara, baru-baru ini Puskesmasnya di Segel salah seorang pegawainya sebagai akumulasi kekecewaan dari tak transaparannya pembagian dana JKN untuk pegawai Puskesmas tersebut.

Tentu  seperti apapun bentuk kekecewaan/kekesalan terhadap kebijakan Kepala Puskesmas dalam pembagian dana kapitasi JKN ini, tak dibenarkan menggunakan cara-cara melanggar hukum terlebih Puskesmas sebagai Garda dan Icon terdepan melayani kesehatan masyarakat.

Melihat pelbagai kekisruhan pembagian dana JKN terjadi di beberapa Puskesmas, bukan tak mungkin bakal menular ke Kabupaten Garut jika dalam alokasi dan pembagiannya tak memenuhi rasa keadilan dan ketaktransparanan.

Atau mungkin saja di Garut pun sudah muncul “letupan-letupan” kecil kekecewaan dari sekelompok atau sebagaian pegawai Puskesmas merasa tak adil dalam pembagiannya, tentu jikalau benar “letupan-letupan” kecil ini ada kemudian berkumpul, bersatu,  merasa senasib, sepenanggungan tentu saja akan menjadi “letupan besar” sangat tak diharapkan semua pihak.

Penulis tidaklah bekerja di bidang kesehatan, juga bukan  pengamat bidang kesehatan, namun sebagai akademisi dan seseorang diberikan amanah menakhodai generasi muda Garut di “Pangumbaraan” tentu penulis mempunyai emphaty dan tanggungjawab terhadap kota “Swiss Van Java” ini agar pertumbuhannya terutama di bidang kesehatan, dan pendidikan semakin baik.

Beberapa pengamat mengatakan solusi cerdas mengatasi/mengantisipasi beragam permasalahan muncul dalam pembagian dana JKN untuk pegawai Puskesmas adalah dengan diterbitkannya Peraturan daerah atau Peraturan Bupati/Walikota masing-masing Pemerintah Daerah apabila perlu diperkuat SK Kepala SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dengan adanya penambahan point-point penilaian terhadap kinerja baik kesehatan, dan non kesehatan setidaknya bisa meredam kekisruhan terjadi dalam pembagian dana jasa pelayanan di puskesmas.

Pertanyaan saya, sudahkan Peraturan Daerah/SK dari Kepala SKPD terkait itu dibuat ?, dijalankan ?, diawasi ketat (langsung turun ke lapangan/ke Puskesmas2 dengan sangat intens) ? dan dievaluasi pelaksanaanya ?. 

Diawal 2014,  Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) bersama empat organisasi profesi dan BPJS Kesehatan, meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Profesi untuk JKN.

Organisasi profesi tersebut, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Satgas ini bertugas mengawasi pelaksanaan JKN di seluruh Indonesia, melalui perwakilan di tiap daerah. Pertanyaan sama saya sampaikan,  Sudahkan di Kabupaten Garut Satgas ini dibentuk ? 

jika sudah, pernahkah/seringkah melihat langsung pembagian dana JKN ini di sebagian/semua Puskesmas ?,

Sudah Adilkah ? Sesuaikah pembagiannya dengan Perpres, Permenkes, Perda, SK dari Dinas Terkait ?.  seberapa banyak/pernahkah ditemukan adanya kecurangan/ketidaktransparanan / ketidakadilan pembagian dana JKN dilakukan Kepala Puskesmas/Petugas terkiat kepada salah satu/sebagian/semua Pegawainya ?.

Terdapat  berita/artikel menarik patut menjadi inspirasi bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas terutama di Kabupaten Garut.

Berita/Artikel ini berjudul “Pola Gabungan Pembagian JP Kapitasi Puskesmas Sungkai menjadi acuan semua Puskesmas Kabupaten Banjar”, dan ““e-JP Rozie” jadi acuan resmi pembagian JP Kapitasi JKN Puskesmas Kabupaten Banjar”.

Sekali lagi lantaran penulis bukan ahlinya di bidang kesehatan, entah memenuhi rasa keadilan atau tidak, pola gabungan yang hanya dirancang menggunakan aplikasi sederhana  Microsoft Excel oleh  H. Muh. Fakhrurrozie, AMK, SKM, MAP  sebagai Kepala UPT Puskesmas Sungkai, Simpang Empat  Banjar Kalimantan Selatan.

Ternyata  mendapatkan apresiasi besar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, dan mendapatkan persetujuan diterapkan di seluruh Puskesmas se Kabupaten Banjar Kalsel.

Lebih lanjut pola gabungan tersebut diperkuat peraturan hukum yang mendukung.

Meski Puskesmas Sungkai ini sangat jauh dari Ibu Kota Negara, dan berada di Pelosok terpencil Kalimantan, bukan sesuatu yang salah jika Kabupaten Garut menerapkan pola sama agar bisa memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pegawai di seluruh Pelayanan Kesehatan terutama Puskesmas/Rumah Sakit di Kabupaten Garut.

Sebelum diterapkan tentu perlu dimusyawarahkan/didiskusikan dengan seluruh komponen pegawai di setiap Puskesmas dalam menentukan skor penilaian dan kehadiran sehingga selain memenuhi rasa keadilan juga kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Berikut Blog memuat Pola Gabungan Pembagian JKN diterapkan diPuskesmas Sungkai : http://puskesmassungkai.wordpress.com/2014/06/12/puskesmas-sungkai-terapkan-pola-gabungan-pembagian-jasa-pelayanan-kapitasi-bpjs/.

Semoga Bermanfaat.

Penulis : *Dosen Ilmu Komputer/Ketum Gema Asgar Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here