73,11 Persen Kinerja Penyerapan APBD Garut 2018

0
56 views
Ilustrasi, warga miskin Garut.

Garut News ( Kamis, 15/11 – 2018 ).

Ilustrasi, warga miskin Garut.

Hingga 2 November 2018, capaian kinerja penyerapan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran ini mencapai 73,11 persen, dari total nilai APBD tersebut  sekitar Rp4,6 triliun.

Padahal idealnya capaian penyerapannya bisa di atas 75 persen, lantaran baiknya capaian kinerja penyerapan itu, dipastikan dapat memberi banyak “MULTIPLIER EFFECT” bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat.

Sebelumnya diberitakan Garut News, ternyata APBD 2018 ini juga mengalami defisit Rp26 miliar. Lantaran kebijakan pembayaran gaji ke-13, dan “tunjangan kinerja daerah” (TKD) bagi ‘aparatur sipil negara’ (ASN) di lingkungan Pemkab setempat pada Juli 2018.

Saat menjadi Penjabat Sekretaris Daerah Garut Uu Saepudin katakan, pembayaran gaji ke-13, dan TKS ASN tersebut datang mendadak sebagai instruksi dari pemerintah pusat. Sehingga tak sempat dianggarkan pada APBD TA 2018.

Akibatnya, Pemkab melakukan pembayaran gaji ke-13, dan TKD dari pos belanja lain.

“Pada saat itu, Pemda mengambil anggaran itu dari pos jatah belanja lain,” kata dia, Selasa ( 07/08 – 2018 ).

Berakibat pula, ungkap Uu, pos belanja dipakai pembayaran gaji ke-13, dan TKD harus diganti pada APBD Garut TA 2018 Perubahan.

Namun Uu juga yakin kondisi sama dialami daerah lain di Indonesia, katanya pula.

Menyiasati defisit anggaran ini, maka Pemkab berupaya menginventarisasi sejumlah kegiatan untuk dilakukan efisiensi anggaran diberlakukan pada seluruh “Satuan Kerja Perangkat Daerah” (SKPD) di lingkungan Pemkab.

“Cara efisiensi itu macam-macam lah. Nanti bisa dilihat setelah diinventarisir. Mana saja kegiatan ditunda, dan mana kegiatan anggarannya dikurangi, atau lainnya. Mana saja, dan jenis apa kegiatan diefisiensikan, sekarang sedang diinventarisir di masing-masing SKPD,” bebernya.

“Melorot”

Dalam pada itu, sumber lainnya mengungkapkan alokasi belanja modal APBD Garut 2016 mencapai Rp597 miliar, kemudian pada TA 2017 menurun menjadi hanya Rp 492 miliar. Disusul TA 2018, belanja modal APBD kembali menurun menjadi hanya Rp474 miliar.

“Belanja modal TA 2018 hanya 11,4 persen dari total APBD Garut Rp4,1 triliun. Ini jauh di bawah rata-rata alokasi belanja modal Pemkab/Pemkot se-Indonesia sebesar 20,289 persen”.

Ironisnya, di tengah belanja modal terus menurun, Pemkab justeru terus menggelontorkan anggaran hibah vertikal dengan nilai sangat besar. Semisal pemberian hibah ke BPN Rp3 miliar, Polres Garut, Kemenag, Korem, Kejari, BPS, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.

“Meski ada hanya berupa peminjaman kendaraan roda empat, namun itu juga kan sama membeli juga. Anehnya, pada salah satu media, Bupati katakan berdasar Undang Undang 23/2014 (tentang Pemerintah Daerah), Pemda diwajibkan memberikan dukungan terhadap instansi vertikal. Padahal dalam Undang Undang ini tak diatur kewajiban memberikan dukungan berupa uang atau barang ke instansi vertikal”.

Dikemukakan, pada Pasal 67 UU 23/2014 point G hanya diatur menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah.

“Tentunya instansi vertikal disebutkan Pak Bupati memiliki anggaran dari APBN, kan ? Pemberian hibah ke instansi vertikal itu pun konteksnya terkait langsung kebutuhan masyarakat. Misal membangun jalan desa dalam program TNI Manunggal Masyarakat Desa. Memang pengerjaannya dilakukan aparat TNI, tetapi tetap penerima manfaatnya itu masyarakat”.

Kian menurunnya belanja tak langsung pada ABPD Garut itu bukan karena kurangnya anggaran melainkan mengisyarakatkan kurang bijaknya Pemkab Garut mengelola alokasi APBD sesuai skala prioritas.

Sangat ironis. Belanja modal terus kurang, tetapi hibah vertikal semakin besar. Sementara Garut masih kekurangan dana penyediaan fasilitas umum, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Sedangkan SDN Tanjungsari di Desa Tanjungsari Karangpawitan, atapnya ditahan bambu, hingga kini belum diperbaiki. Namun di saat bersamaan Pemda mampu memberikan hibah ke instansi vertikal seperti BPN Rp 3 miliar. Di perbatasan Garut-Tasikmalaya, ada desa warganya kesulitan air bersih. Bahkan mandi pun paling hanya bisa dua hari sekali”.

*******

JDH.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here