42 Kecamatan Terindikasi Bisa Tersandung Alat Berat

0
53 views

Garut News ( Selasa, 19/05 – 2015 ).

Ilustrasi (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi (Foto: John Doddy Hidayat).

Banyak kalangan kini memertanyakan program pengadaan alat berat mesin molen, stemper, dan pompa air pada 42 wilayah kecamatan di Kabupaten Garut bersumber APBD setempat Tahun Anggaran (TA) 2015.

Sebab, selain tak dilelangkan dan tak jelas kegunaannya bagi pemerintahan kecamatan, juga pengadaan tiga jenis alat berat tersebut, dinilai pul;a tak memiliki standar atawa spesifikasi jelas.

Merek maupun harga alat berat diajukan masing-masing pemerintah kecamatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berbeda-beda, meski seluruhnya masih di bawah Rp100 juta.

Pengadaan alat berat bernilai pagu terendah diajukan pemerintah Kecamatan Wanaraja sekitar Rp40 juta, dan tertinggi diajukan Kecamatan Sukaresmi sekitar Rp98.424.250.

Kebanyakan kecamatan lain mengajukan pagu anggaran lebih dari Rp50 juta. Padahal anggaran dialokasikan untuk pengadaan alat berat di masing-masing pemerintah kecamatan itu sekitar Rp100 juta.

Sehingga dicurigai berat bervariasinya jenis, dan standar harga ketiga alat berat ini menimbulkan selisih harga cukup besar. Maka rawan terjadi korupsi dan gratifikasi.

Sejumlah pengusaha konstruksi menyebutkan harga mesin molen, stemper, maupun pompa air bervariasi, bergantung spesifikasi, dan mereknya.

Bahkan terdapat stemper berharga sekitar Rp14 juta per unit, molen sekitar Rp9 juta per unit, dan pompa air sekitar Rp2 juta per unit.

Belakangan Pemkab menghentikan sementara kegiatan tersebut beralasan anggaran dan spesifikasi alat akan direvisi agar standarnya sama. Padahal sejumlah kecamatan melaksanakan program itu.

Sejumlah pengusaha penyedia barang pun kebingungan. Sebab telah mengeluarkan sejumlah uang kepada pemerintah kecamatan terkait pengadaan alat berat ini. Sedangkan Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan pemerintah kecamatan tak bisa dicairkan lantaran programnya ditunda.

“Kalaupun alat berat tersebut tak dilelangkan beralasan pemerintah kecamatan sekarang ini statusnya menjadi SKPD, apakah di kecamatan ada tim teknisnya yang tahu standar dan spesifikasi barang alat berat dibutuhkan? Yang tahu soal itu dan biasa melakukan pengadaannya kan di unit work shop Dinas Binamarga,” ungkap Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut Dian Elvan Hasanudin, Selasa (19/05-2015).

Sebaiknya, kata dia, kecamatan cukup sebagai penerima manfaat dari ketiga alat berat tersebut. Sedangkan pengadaannya dilakukan SKPD lain yang lebih tepat.

Lagi pula, katanya, fungsi dan kegunaan alat berat ini masih tak jelas. Bahkan bisa jadi membuat jelimet pencatatan asetnya.

Kepala Subag Keuangan DPPKA  Aceng Faruk katakan, program pengadaan alat berat kini direvisi agar sesuai standar, baik jenis barang maupun besaran pagu anggarannya.

“Sekarang ini disesuaikan. Jadi semua pagunya sama Rp100 juta. Tetapi itu juga rencananya dimasukkan ke parsial,” ujarnya.

Namun dia tak tahu berapa banyak kecamatan telanjur melaksanakan pengadaan alat berat itu. Alasannya, data mengenai persoalan ini berada di bagian lain, katanya.

********

Noel, Jdh