Garut News

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Yusril Ihza Mahendra * Hari ini beberapa wartawan media bertanya kepada saya kapan dan apa saja yang akan saya uji materikan ke MK pasca DPR memutuskan menerima RUU Penyelenggaraan Pemilu pada Kamis malam, 20 Juli, yang lalu. Saya katakan, saya secepatnya akan lakukan uji materil ke MK. Namun, saya harus menunggu disahkannya UU tersebut, dalam arti ditandatangani presiden, dinomori, dan dimuat dalam lembaran negara.

Ahad , 23 July 2017, 00:26 WIB Red: Agus Yulianto REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Farhan Abdul Majiid *) Dalam hukum perang manapun, kita semua telah sepakat untuk tidak mengganggu rumah ibadah dari agama manapun. Apalagi dalam hukum perang dalam Islam, tanaman pun tak boleh untuk dirusak, lebih lebih rumah untuk beribadah.

Fotografer : John Doddy Hidayat SABTU, 22 JULI 2017 | 02:16 WIB Kata “serentak” ini sesungguhnya menjadi pemicu kisruhnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang baru. Selama sembilan bulan dibahas, persis seperti orang mengandung, akhirnya “bayi” dilahirkan lewat operasi berdarah. Kalau fraksi-fraksi di DPR dianggap wakil keluarga, ada empat fraksi yang tak mau melihat proses kelahiran sang jabang bayi dan memilih ke luar ruangan. Sementara pimpinan DPR, sebut saja ibarat dokter, tinggal dua. Satu berstatus tersangka dan satu lagi dipecat partainya.

Sabtu , 22 July 2017, 11:53 WIB Red: Muhammad Subarkah Oleh: A Irmanputra Sidin* RUU Pemilu akhirnya diputuskan untuk disetujui bersama Presiden dan DPR dengan menerapkan ambang batas pencalonan Presiden 20% -25% . Bahwa hal ini jelas jelas pelanggaran konstitusi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 bahwa hak setiap parpol peserta pemilu mengusulkan pasangan capres. Kami saat itu terlibat langsung membidani pengajuan permohona pengujian UU pemilu di MK agar pemilu dilakukan secara serentak yang akhirya dikabulkan oleh MK.